PONOROGO (10/11/2022)–Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ponorogo bersama dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Kabupaten Ponorogo menggelar acara sarasehan tingkat kecamatan. Sarasehan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari gapoktan se-Kabupaten Ponorogo. Acara ini bertujuan menjaring ide, gagasan, dan permasalahan yang ada di poktan dan gapoktan sebagai pedoman dalam merumuskan program kegiatan pemerintah dalam pembangunan pertanian tahun 2023.
Bertempat di 3 kecamatan yaitu BPP Jenangan, BPP Sambit, dan BPP Kauman pada tanggal 08-10 November 2022, Acara didahului dengan pemaparan materi dari anggota komisi penyuluhan. Dalam kesempatan itu ketua komisi penyuluhan, Agung Priyanto menjelaskan bahwa petani memiliki tugas penting sebagai garda depan untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
“Untuk itu sarasehan pembangunan pertanian yang juga merupakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Dipertahankan Kabupaten Ponorogo memberikan ruang bagi para petani untuk menyampaikan masalah pertanian secara langsung sehingga dapat mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi petani pada saat ini,” lanjutnya.
Ada beberapa isu strategis pertanian yang disampaikan dalam forum tersebut. Secara garis besar masalah terfokus pada pupuk subsidi yang sulit diperoleh, harga produk pertanian rendah, serta pupuk non subsidi yang tidak terjangkau.
Adanya acara sarasehan dan FKP ini disambut baik oleh para petani, hal ini diutarakan oleh Hartono peserta sarasehan yang berasal dari Desa Gajah Kecamatan Sambit.
“Petani Desa Gajah banyak yang beternak rojokoyo, untuk itu para petani yang tergabung dalam gapoktan di Desa Gajah membutuhkan pendampingan untuk pemanfaatan limbah ternak,” tuturnya.
“Dengan adanya pendampingan pembuatan pupuk organik dari limbah kotoran ternak dapat meminimalisir biaya produksi dan mengatasi kelangkaan pupuk khususnya untuk Desa Gajah,” imbuhnya.
Kepala Dipertahankan Kabupaten Ponorogo, Masun menjelaskan bahwa pupuk subsidi memang semakin terbatas alokasi dan komoditas tanamannya, dahulu ada 59 komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi, sedangkan pertengahan 2022 menjadi 9 komoditas saja. Jenis pupuknyapun juga dibatasi yaitu urea dan NPK.
“Pelatihan dan pendampingan pembuatan pupuk organik saat ini dapat menjadi alternatif dari menurunnya jumlah pupuk subsidi dan tingginya harga pupuk nonsubsidi yang diproduksi pabrik,” ucapnya.
Petani asal Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel juga menuturkan bahwa saat ini pupuk organik merupakan harapan petani ditengah kesulitan mendapatkan pupuk pabrikan.
“Kami mengharapkan ada pelatihan pembuatan pupuk organik dan agen hayati dengan pemanfaatan limbah sekitar sehingga pupuk organik yang dihasilkan mampu bersaing dengan pupuk organik asal pabrik,” ujarnya.
“Pupuk yang dihasilkan poktan dan gapoktan dapat memiliki ijin edar dan dipakai oleh kalangan luas,” harapnya.
Acara sarasehan dan FKP Pelayanan yang dilaksanakan Dipertahankan Kabupaten Ponorogo ini secara umum berlangsung sangat hidup. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan, saran, ide serta masukan dari petani kepada komisi penyuluhan untuk dijadikan bahan evaluasi serta dasar dalam menentukan strategi pembangunan pertanian Kabupaten Ponorogo ke depan. (Irma Tri Wahyuni)