PONOROGO – Pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, telah dilaksanakan pertemuan rutin Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) atau Gapoktan se-Kecamatan Ngrayun yang bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ngrayun mulai pukul 10.00 WIB. Pertemuan KTNA ini merupakan agenda rutin bagi perwakilan pengurus Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Ngrayun yang selalu dilaksanakan pada hari Rabu Legi. Pada pertemuan kali ini terdapat sesuatu yang spesial dan berbeda karena Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ngrayun bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP Ponorogo untuk menggelar sosialisasi layanan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) kepada petani dalam Pertemuan KTNA Kecamatan Ngrayun. Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan Ngrayun, Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngrayun, Karyawan BPP Kecamatan Ngrayun, Petugas BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo, dan Pengurus KTNA Kecamatan Ngrayun. Acara yang berlangsung penuh dengan antusiasme ini diikuti sebanyak 31 orang yang merupakan petani dari perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se-Kecamatan Ngrayun.
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngrayun, Rubi dalam pembukaannya mengatakan bahwa petani harus mampu memanfaatkan layanan atau program dari Pemerintah yang mana salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan berupa layanan Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai langkah antisipasi bagi para petani untuk mendapatkan rasa aman dan tenang ketika melaksanakan kegiatan pertanian atau bekerja sehari-harinya. “Secara awam masyarakat atau petani mengetahui bahwasannya BPJS itu hanya untuk pegawai atau pekerja kantoran saja. Namun semakin berkembangnya waktu, maka Pemerintah melalui BPJS terus berupaya mengembangkan layanan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk perlindungan bagi para petani. Maka hal ini harus bisa tersosialisasikan kepada seluruh petani dan masyarakat, khususnya di Kecamatan Ngrayun, agar dapat mengikuti dan memanfaatkan layanan tersebut,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut petugas BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo, Frida, menyampaikan bahwa ada 3 program BPJS Ketenagakerjaan yang ditawarkan, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT). Premi JKM untuk BPJS BPU adalah Rp.6.800,- setiap bulan, premi JKK sebesar Rp.10.000,-, sedangkan iuran JHT adalah 2% dari nominal tertentu yang didasarkan pada penghasilan. Nominal kisarannya mulai dari Rp.20.000,- hingga Rp.414.000,-. Iuran dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15, dapat dilakukan secara perorangan atau melalui wadah/kelompok tertentu. “Layanan atau program ini diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja mandiri, tidak mempunyai penghasilan tetap atau upah, serta tidak termasuk dalam kategori pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Profesi yang dimaksud yakni petani, pedagang, tukang ojek, tukang bangunan, nelayan, juru parkir, buruh harian lepas, penjahit, wiraswata, dan lain-lain,” lanjutnya.
Setelah dilaksanakan sosialisasi BPJS maka agenda pertemuan rutin KTNA dilanjutkan dengan penyampaian informasi terkini dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ngrayun kepada petani dalam hal program-program Pemerintah, informasi teknologi, kondisi pertanian di wilayah Kecamatan Ngrayun, dan lain-lain. Terjadi diskusi yang menarik karena petani perwakilan Gapoktan Kecamatan Ngrayun aktif dan antusias, serta membuka pertanyaan seputar program pertanian yang sudah dan akan berjalan. Salah satunya mengenai permasalahan sulitnya mendapatkan atau mengakses pupuk. Para petani mengaku bahwa saat ini semakin sulit mendapatkan pupuk kimia di pasaran. Selain itu, harga pupuk kimia non subsidi yang semakin mahal juga menjadi salah satu permasalahan di tingkat petani. Jatah pupuk subsidi yang diberikan pemerintah juga dirasa masih belum dapat memenuhi kebutuhan akan pupuk.
Menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngrayun, Rubi, menyampaikan Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan pupuk, yang salah satunya adanya rencana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk memberikan bantuan kepada petani, yaitu berupa pupuk NPK untuk petani gurem atau petani kecil yang memiliki lahan sawah tidak lebih dari 1 kotak. Selain itu, juga para petani didorong untuk menggunakan atau memanfaatkan pupuk organik yang bisa didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Selain sebagai alternatif pengganti pupuk kimia, pupuk organik juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi tanah dan tanaman dalam jangka panjang.
Dalam pertemuan KTNA ini juga disampaikan usulan dari para perwakilan petani di Ngrayun yang menginginkan adanya forum komunikasi KTNA tingkat Kabupaten yang betul-betul bisa menjadi wadah dalam berkomunikasi dan penyampaian aspirasi, tukar menukar pikiran dan informasi, serta untuk lebih bisa memperluas jejaring antar petani khususnya di tingkat Kabupaten Ponorogo. (Arief Pandu Wahyuadi)